Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Mengenai Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Rp 85.000
Buku ini berisi tentang pengalaman panjang penulis beberapa tahun terakhir dalam menangani perkara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di salah satu Kementerian yang sudah menangani ratusan perkara khusus pengadaan pemerintah dan pendampingan ke APH. Jadi, tepatnya menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah ditulis. Penulis melihat bahwa masih kurangnya pemahaman mendalam baik dari pelaku pengadaan dalam memitigasi risiko hukum dan pemahaman Majelis dan APH dalam teknis pengadaan itu sendiri sehingga kadang ada tumpang tindih putusan yang ujungnya adalah ketidakpastian hukum bagi pelaku pengadaan itu sendiri.
Description
Buku ini berisi tentang pengalaman panjang penulis beberapa tahun terakhir dalam menangani perkara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di salah satu Kementerian yang sudah menangani ratusan perkara khusus pengadaan pemerintah dan pendampingan ke APH. Jadi, tepatnya menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah ditulis. Penulis melihat bahwa masih kurangnya pemahaman mendalam baik dari pelaku pengadaan dalam memitigasi risiko hukum dan pemahaman Majelis dan APH dalam teknis pengadaan itu sendiri sehingga kadang ada tumpang tindih putusan yang ujungnya adalah ketidakpastian hukum bagi pelaku pengadaan itu sendiri.
Oleh karena itu, buku ini dipersembahkan untuk para pelaku pengadaan, khususnya Pokja Pemilihan dan PPK yang berjuang, tetapi kadang pekerjaannya dianggap sepele. Mereka memainkan peran penting dalam proses pembangunan dan penyerapan anggaran. Parah pemangku kepentingan harus mendorong dan membantu para pelaku pengadaan agar proses pengadaan dapat tercipta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan aturan yang berlaku.
Buku Lainnya
